Materi Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Analis Keimigrasian
Muh. Ashhar Bustan

Materi Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Analis Keimigrasian

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kemenkumham telah selesai dilaksanakan dari tanggal 11 s.d. 16 September. Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) harus mengikuti Seleksi Kompentensi Bidang (SKB).

Lihat pengumuan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kemenkumham untuk Dokter dan Sarjana disini.

Baca Juga: Materi Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Analis Kekayaan Intelektual


Pada tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Dokter dan Sarjana terdiri dari Tes Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50% dan 50% lainnya adalah Tes Wawancara. Sebagai persiapan jika nantinya teman-teman dinyatakan lulus SKD silahkan baca tips menghadapi tes wawancara dan hal-hal yang perlu dihindari pada saat tes wawancara. Untuk teman-teman yang mengambil jabatan pengelola IT atau pranata komputer silahkan lihat contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk pengelola IT di sini.

Untuk formasi jabatan Analis Hukum, jabatan Pemeriksa Merek Pertama dan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama silahkan lihat materi SKBnya disini. Dan teman-teman yang mengambil formasi jabatan Penjaga Tahanan silahkan lihat materi SKB Penjaga Tahanan disini.

Selain itu saya juga akan membagikan kisi-kisi tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi jabatan Analis Keimigrasian Pertama Kementerian Hukum dan Ham. Saya tidak membagikan contoh soal Tes Komptensi Bidang (SKB) Kemenkumham karena pada penerimaan CPNS Kemenkumhan di tahun-tahun sebelumnya SKB Kemenkumham menggunakan Psikotest. Akan tetapi pada tahun ini tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kemenkumham akan dilakukan menggunakan CAT dengan materi substansi jabatan maka bisa dipastikan Kemenkumham tidak lagi menggunakan Psikotest.

Materi soal ini saya rangkum dari berbagai sumber yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan Ham dan secara khusus Keimigrasian. Materi soal Kompetensi Bidang ini juga saya sesuaikan dengan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kementerian Kesehatan yang juga menggunakan materi substansi jabatan. Silahkan pelajari materi-materi berikut:

- Visi Misi Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Imigrasi
- Tugas dan Fungsi Keimigrasian (Contohnya yang ada di dalam kotak abu-abu)
- Kode Etik Pegawai Imigrasi
- Berita terbaru seputar Keimigrasian (Contohnya yang ada di dalam kotak coklat muda)
- Layanan Publik Imigrasi (Contohnya yang ada di dalam kotak merah muda (peach) dibawah)

- Permen Kemenkumham Tentang Jabatan Analis Keimigrasian (Download Disini)
- Baca Materi Kemenkumham Disini (Pilih Yang Sesuai Dengan Jabatan Yang Dilamar)

Tips Mencari Materi Analis Keimigrasian:
- Untuk materi mengenai keimigrasian silahkan buka web imigrasi.
- Materi Kemenkumham download lewat link yang sudah saya sediakan di atas.
- Materi Tupoksi Analis Keimigrasian silahkan download lewat link yang sudah saya sediakan di atas
- Untuk berita-berita terbaru silahkan googling dengan keyword "berita imigrasi"

 

Contoh Layanan Publik Imigrasi

PASPOR BIASA

1)  Permohonan Paspor biasa dapat diajukan oleh warga negara Indonesia:

  1. di wilayah Indonesia; atau
  2. di luar wilayah Indonesia

2)   Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri atas :

  1. Paspor biasa; dan
  2. Paspor biasa elektronik

3)  Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 2 diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

4)  Permohonan Paspor biasa dapat diajukan secara :

  1. Manual; atau
  2. Elektronik.

Dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan. 

I.  WNI Berdomisili di Indonesia

  1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :
    1. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;
    2. kartu keluarga;
    3. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
    4. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
    6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa. 
  2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c harus dokumen yang memuat :
    1. nama;
    2. tanggal lahir;
    3. tempat lahir; dan
    4. nama orang tua 
  3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin 2, permohonan dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

 II.  Anak WNI Berdomisili di Indonesia

Baca Juga: Contoh Soal Aritmatika Sosial Tes Intelegensi Umum (TKD) CPNS Dan Pembahasannya


  1. Bagi anak warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
    1. Kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
    2. Kartu keluarga;
    3. Akta kelahiran atau surat baptis
    4. Akta perkawinan atau buku nikah orangtua;
    5. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
    6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa

 III.  Calon TKI Domisili Indonesia

  1. Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditujukan pada kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
  2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
    1. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
    2. Kartu keluarga;
    3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
    4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. Surat penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
    6. Surat rekomendasi permohonan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
    7. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
  3. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c harus dokumen yang memuat:
    1. Nama;
    2. Tanggal lahir;
    3. Tempat lahir; dan
    4. Nama orang tua.
  4. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin 3, Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

IV. WNI Domisili Luar Indonesia

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

  1. Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut; dan
  2. Paspor biasa lama.

V. Anak Berkewarganegaraan Indonesia yang Lahir di Luar Indonesia

Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan:

  1. Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; dan
  2. Surat keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

 

  1. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
  2. Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis keimigrasian.
  3. Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya.
  4. Analisis Keimigrasian adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi, dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengendalian rumah detensi imigrasi, pengelolaan informasi keimigrasian, lintas batas dan kerja sama luar negeri, serta penyidikan dan penindakan keimigrasian.
  5. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
  6. Kantor  Imigrasi  adalah  unit  pelaksana  teknis  yang  menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
  7. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.
  8. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
  9. Dokumen Keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
  10. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
  11. Pertemuan ilmiah di bidang keimigrasian yang dapat diikuti Analis Keimigrasian baik di dalam maupun di luar negeri meliputi:
    a. konferensi
    b. seminar
    c. lokakarya
    d. simposium
    e. diskusi panel
    f. kegiatan sejenis lainnya. 

 

Contoh Berita Seputar Imigrasi dari Media Online

Buat Paspor Kini Lebih Mudah dengan Mesin APM

Pembuatan paspor di Indonesia kini lebih mudah dengan mesin Anjungan Paspor Mandiri (APM). Namun, layanan self service ini baru ada di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun dan diluncurkan, Selasa (11/7/2017) oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ronnie Sompie.

Kepala Imigrasi Kelas II Tanjungbalai Karimun Mas Arie Yuliasyah Dwi Putra mengatakan, APM merupakan inovasi terbaru dan pertama kali di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Mesin APM ini akan menjadi percontohan untuk daerah lainnya.

Masyarakat dipastikan mendapatkan kemudahan dan kepastian waktu pelayanan keimigrasian. Selama ini, antrean pengurusan pembuatan paspor tidak efektif dan efisien karena memakan waktu cukup lama.

“APM ini sifatnya self service. Pemohon bisa memasukkan data sendiri, atur jadwal wawancara, dan pengambilan foto. Ini dapat memangkas proses pembuatan paspor dan juga meminalisasi terjadinya transaksi percaloan dalam pembuatan paspor,” kata Arie.

Menurutnya, ada beberapa keuntungan didapatkan oleh masyarakat dengan penerapan APM. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran 24 jam, memilih sendiri waktu untuk wawancara dan foto. Masyarakat juga mendapat kepastian nomor antrean dan waktu pelayanan pembuatan paspor dan tidak perlu mengisi formulir permohonan pembuatan paspor. “Pemohon dari luar Karimun dapat memprediksi waktu perjalanan dengan kepastian pelayanan,” tuturnya.

Baca Juga: Soal Tes Kompetensi Bidang (TKB) CPNS Kementerian Kesehatan Bagian II


YANG LAIN:

Komentar

Cari Artikel Lainnya Disini